Kece People. Bukan cuma karena namanya kini resmi masuk daftar pahlawan bangsa, tapi karena kisahnya masih menyimpan luka lama yang belum benar-benar sembuh. Ada bangga, ada haru, tapi juga ada pertanyaan besar, kalau seseorang sudah diakui sebagai pahlawan, apakah keadilan untuk dirinya juga ikut selesai?
Marsinah bukan nama baru dalam sejarah perjuangan buruh Indonesia. Ia adalah pekerja muda dari Jawa Timur yang hidupnya sederhana, tapi keberaniannya besar banar. Dari sebuah pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, suaranya menggema jauh melewati zaman. Ia menuntut upah layak, hak pekerja, dan perlakuan manusiawi di masa ketika bersuara bisa berarti mempertaruhkan hidup sendiri.
Pada 10 November 2025, negara akhirnya memberi pengakuan resmi. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah bersama sembilan tokoh lain dalam upacara di Istana Negara. Penganugerahan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tertanggal 6 November 2025. Dalam keterangan resmi pemerintah, Marsinah disebut sebagai tokoh dari Jawa Timur di bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan.
Namun, di balik seremoni kenegaraan yang penuh hormat itu, ada satu hal yang tidak bisa ditutup dengan piagam dan tanda kehormatan: kasus pembunuhan Marsinah masih menjadi luka sejarah. Komnas HAM menilai hak atas keadilan dan kebenaran dalam kasus ini belum terpenuhi.
Marsinah lahir di Nganjuk pada 10 April 1969. Ia tumbuh sebagai anak yang dikenal cerdas, tetapi jalan pendidikannya tidak mulus karena keterbatasan biaya. Hidup membawanya menjadi buruh di PT Catur Putera Surya atau PT CPS, pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur. Di tempat kerja itulah, Marsinah bukan hanya menjadi pekerja, tetapi juga bagian dari suara kolektif buruh yang menuntut haknya.
Pada 1993, suasana dunia kerja di Jawa Timur sedang panas. Saat itu, ada dorongan kenaikan upah buruh sebesar 20 persen dari gaji pokok. Di PT CPS, Marsinah dan rekan-rekannya ikut memperjuangkan tuntutan agar upah harian naik dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Tapi perjuangan mereka bukan cuma soal angka di slip gaji. Mereka juga menuntut jaminan kesehatan, uang makan dan transport, THR, hak cuti haid, cuti hamil, upah lembur, hingga perlindungan dari intimidasi dan PHK.
Buat sebagian orang, itu mungkin terdengar seperti tuntutan biasa. Tapi di masa Orde Baru, tuntutan buruh bisa dianggap ancaman. Apalagi saat aparat ikut masuk dalam urusan perselisihan buruh dan perusahaan. Di titik ini, kisah Marsinah mulai bergerak dari cerita pabrik menjadi cerita tentang keberanian melawan rasa takut.
Pada 3 dan 4 Mei 1993, buruh PT CPS mogok dan berunjuk rasa. Marsinah termasuk di antara 15 perwakilan buruh yang berunding dengan perusahaan dan pihak terkait. Beberapa tuntutan dikabulkan, tetapi suasana belum selesai. Pada 5 Mei 1993, sejumlah buruh dikumpulkan di Kodim Sidoarjo dan diminta menandatangani surat pengunduran diri. Marsinah marah. Ia mempertanyakan nasib rekan-rekannya dan meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan kesepakatan buruh dan perusahaan.
Di malam sebelum ia hilang, muncul satu kalimat yang kemudian melekat dalam ingatan publik. “Aku akan menuntut Kodim dengan bantuan saudaraku yang ada di Surabaya,” kata Marsinah seperti ditulis ELSAM dalam laporannya, dikutip dari ABC News Indonesia.
Setelah itu, Marsinah menghilang. Tiga hari kemudian, pada 8 Mei 1993, jasadnya ditemukan di sebuah gubuk di Nganjuk dengan tanda kekerasan berat dan kekerasan seksual. Antara mencatat, Marsinah terakhir terlihat setelah beberapa buruh ditahan di Kodim Sidoarjo, lalu ditemukan meninggal tiga hari berselang.
Kece People, bagian ini memang berat. Tapi justru karena berat, kisah Marsinah tidak boleh dibuat seolah-olah hanya kisah masa lalu. Ia bukan sekadar korban kriminal. Ia adalah buruh perempuan yang memperjuangkan hak dasar: upah layak, perlindungan kerja, dan martabat manusia. Hal-hal yang sampai hari ini masih terasa dekat dengan kehidupan banyak pekerja muda.
Proses hukum kasus Marsinah pernah berjalan, tetapi tidak memberi jawaban yang memuaskan bagi publik. Sejumlah orang sempat diproses, namun kemudian Mahkamah Agung membebaskan para terdakwa karena dinilai tidak terbukti membunuh Marsinah. KontraS Surabaya mencatat bahwa putusan itu memunculkan ketidakpuasan dan tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini “direkayasa”.
Sejak saat itu, nama Marsinah terus hadir dalam aksi buruh, diskusi HAM, tulisan akademik, panggung seni, hingga ruang-ruang peringatan May Day. Ia menjadi simbol. Tapi simbol saja kada cukup, kalau kebenaran faktual dan keadilan hukumnya masih kabur.
Karena itu, ketika gelar Pahlawan Nasional diberikan, respons publik tidak cuma haru. Ada juga nada kritis. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan bahwa penghormatan negara kepada Marsinah tidak otomatis menutup kewajiban negara untuk menjawab kasusnya.
“Ketika gelar pahlawan diberikan, hak atas keadilan dan kebenaran atas kasusnya sendiri itu kan sebenarnya masih ada, belum dipenuhi,” ucap Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, dikutip dari Antara.
Anis juga menyebut, “Negara masih punya utang hak atas keadilan bagi Marsinah yang dibunuh pada saat itu karena memperjuangkan haknya dan hak-hak pekerja, itu sendiri belum diselesaikan, belum diusut secara tuntas,” dikutip dari Antara.
Kalimat itu menampar dengan halus, tapi dalam. Sebab di satu sisi, negara mengangkat Marsinah sebagai pahlawan. Di sisi lain, pertanyaan tentang siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kematiannya belum menemukan ujung yang terang.
Dari pihak keluarga, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tentu menjadi momen emosional. Marsini, kakak kandung Marsinah, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan semua pihak yang selama ini memperjuangkan pengakuan untuk adiknya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya, Marsinah,” ujar Marsini, dikutip dari Kantor Staf Presiden.
Pemerintah sendiri menyebut Marsinah sebagai “simbol keberanian moral dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa,” dikutip dari Sekretariat Kabinet.
Nah, di sinilah maknanya makin kuat. Marsinah membuktikan bahwa pahlawan tidak selalu lahir dari medan perang, seragam, atau jabatan besar. Kadang, pahlawan lahir dari ruang produksi, dari barisan buruh, dari perempuan muda yang berani berkata: hak kami jangan diinjak.
Bagi Gen Z dan Gen Alpha, kisah Marsinah bukan cuma bahan hafalan sejarah. Ini adalah pengingat bahwa dunia kerja yang lebih adil tidak datang tiba-tiba. Ada orang-orang yang dulu mengambil risiko besar agar isu upah, cuti, jaminan kesehatan, dan perlindungan pekerja bisa dibicarakan lebih terbuka hari ini.
Marsinah memang sudah mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Tapi pekerjaan moral kita belum selesai. Mengingat Marsinah bukan sekadar memasang fotonya saat Hari Buruh atau Hari Pahlawan. Mengingat Marsinah berarti berani bertanya: apakah pekerja hari ini sudah lebih aman? Apakah perempuan pekerja sudah lebih dilindungi? Apakah negara benar-benar hadir ketika rakyat kecil berhadapan dengan kuasa besar?
Jadi, Kece People, kisah Marsinah adalah kisah tentang keberanian yang tidak selesai di masa lalu. Ia adalah alarm yang terus berbunyi pelan, tapi tegas: gelar pahlawan adalah penghormatan, tetapi keadilan adalah utang yang harus dibayar.
Dan selama utang itu belum lunas, nama Marsinah akan terus hidup. Bukan hanya di buku sejarah, bukan hanya di makam dan museum, tapi di setiap suara pekerja yang masih memperjuangkan hidup layak dengan kepala tegak.
