Kece People, suasana kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarbaru mendadak panas pada Rabu (13/5/2026). Ratusan sopir truk Kalsel bersama ratusan armada turun menyuarakan keresahan soal solar subsidi yang makin sulit didapat. Mereka mendesak persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi segera ditangani serius
Di jalanan Banjarbaru hari itu, suara mesin truk seolah jadi latar dari cerita panjang para sopir. Mereka bukan datang untuk gaya-gayaan. Bukan pula sekadar ingin bikin macet. Mereka datang karena merasa ada yang tidak beres dalam distribusi solar subsidi di sejumlah SPBU.
Nampak spanduk protes dibentangkan. Suara tuntutan disampaikan. Dari atas bak truk hingga barisan massa, satu pesan terdengar jelas yaitu pemerintah, aparat, dan Pertamina diminta jangan cuma mendengar dari meja rapat, tapi turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Bagi para sopir, solar bukan sekadar bahan bakar. Ini soal dapur rumah, cicilan kendaraan, setoran kerja, sampai biaya hidup keluarga. Bila solar susah didapat, maka perjalanan ikut tersendat. Kalau perjalanan tersendat, penghasilan pun bisa ikut mandek. Kada nyaman banar, ujar urang Banjar, kalau mencari nafkah saja harus berhadapan dengan antrean panjang dan harga eceran yang bikin kepala panas.
Salah satu sopir truk asal Banjarbaru, Udin, mengaku kerap kesulitan mendapatkan solar meski sudah ikut mengantre di SPBU. Ia bahkan menyebut harga solar eceran bisa menembus Rp20 ribu per liter. Angka itu jelas terasa berat bagi sopir yang setiap hari hidup dari jarak tempuh, muatan, dan waktu.
Lalu ada Agus, sopir kontainer di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, menyuarakan keresahan para sopir yang disebut kesulitan mendapatkan solar.
Agus menilai persoalan ini bukan sekadar antrean BBM, tetapi diduga ada praktik yang membuat distribusi solar tidak merata. Ia meminta Pertamina dan pemerintah daerah turun langsung mengecek kondisi di lapangan.
Aksi tersebut kemudian diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin. Hadir pula sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kalsel, perwakilan Polda Kalsel, Korem, Pertamina, serta instansi terkait lainnya.
Di hadapan massa, Syarifuddin menegaskan pemerintah daerah tidak ingin persoalan kelangkaan BBM subsidi ini dibiarkan berlarut. Pemerintah, katanya, sudah berkoordinasi dengan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, dan SKPD terkait.
“Kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan ini dan juga sudah memutuskan bersama seluruh elemen yang ada, baik itu Polisi, TNI, maupun pihak lainnya. Kita akan bentuk satgas sehingga mudah-mudahan kelangkaan ini tidak ada lagi,” katanya.
Syarifuddin menyebut unsur pemerintah daerah, Korem, hingga Polda Kalimantan Selatan sudah berada dalam satu sikap.
“Secepatnya ini sudah saya sampaikan. Dari pemerintah sepakat, dari Korem sepakat, dari Polda juga sepakat,” ucapnya.
Namun, Kece People, keresahan para sopir tidak berhenti pada isu kelangkaan. Massa juga menyoroti dugaan praktik penyelewengan solar subsidi, keberadaan preman di SPBU, hingga dugaan pelansiran yang disebut membuat distribusi BBM subsidi tidak tepat sasaran.
Dalam aksi itu, LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu atau SAKUTU membawa enam tuntutan utama. Mereka meminta Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyatakan kondisi darurat BBM. Selain itu, massa juga mendesak penambahan kuota solar subsidi, pembentukan Satgas Anti Mafia BBM, penindakan terhadap oknum aparat yang diduga membekingi mafia BBM, penutupan SPBU yang terlibat pelansiran, serta keterbukaan data distribusi BBM subsidi oleh Pertamina Patra Niaga.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi dilihat sebagai masalah antrean semata. Ada rasa curiga yang tumbuh di kalangan sopir bahwa kelangkaan di lapangan bisa saja berkaitan dengan lemahnya pengawasan.
Syarifuddin mengatakan pemerintah akan bergerak cepat untuk mencari akar masalah.
“Yang jelas ini secepatnya kita lakukan langkah-langkah untuk mengetahui kenapa terjadi kelangkaan dan bagaimana penanganannya,” ucapnya.
Ia juga memastikan koordinasi lintas sektor akan segera dijalankan. Langkah preventif dan pengawasan disebut menjadi bagian penting agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Kita sudah diyakinkan oleh pihak-pihak yang tadi menyampaikan bahwa langkah-langkah itu akan segera dilakukan. Minggu ini sudah bisa dilaksanakan,” tambahnya.
Sementara itu, Polda Kalsel juga bergerak dengan membentuk Satuan Tugas Penebalan Pengamanan. Satgas ini disiapkan untuk mengawasi SPBU dan mencegah praktik pelansiran BBM bersubsidi.
“Satgas Penebalan ini berjaga di SPBU memastikan keamanan dan kelancaran antrian kendaraan sekaligus menindak praktik pelansiran,” kata Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Eko Irianto dihadapan aksi demo ratusan sopir truk.
Eko menegaskan dirinya turun langsung ke lapangan memimpin satgas bersama unsur pemerintah daerah dan TNI. Ia juga meminta masyarakat, khususnya para sopir, berani menunjukkan apabila menemukan praktik premanisme di SPBU.
Tidak hanya itu, dugaan adanya gudang penimbunan BBM bersubsidi juga diminta segera diinformasikan agar bisa ditindak cepat. Pesan ini penting, sebab pengawasan BBM subsidi tidak bisa hanya bertumpu pada aparat. Perlu mata publik, keberanian warga, dan respons cepat dari pihak berwenang.
“Saya perintahkan para Kapolres untuk memastikan di wilayahnya tidak ada permainan di SPBU, jika ada oknum aparat terlibat maka Propam nanti yang turun,” tegasnya.
