Kece People, coba pian ingat-ingat. Pernah kada, habis parkir di satu tempat, kita bayar tunai, lalu langsung pergi begitu saja. Tidak ada karcis. Tidak ada bukti transaksi. Tarif kadang terasa berbeda antara satu titik dan titik lain. Bahkan sesekali muncul pertanyaan kecil di kepala, uang parkir ini sebenarnya masuk ke mana?
Pertanyaan itu sederhana, tapi penting.
Di tengah Banjarbaru yang makin modern—kafe makin estetik, pembayaran QRIS makin biasa, layanan publik mulai masuk aplikasi, dan anak muda makin akrab dengan transaksi digital—urusan parkir masih sering terasa “cara lama”. Uang berpindah tangan secara cepat, tapi jejaknya sering tidak terlihat.
Padahal, di balik uang Rp2 ribu, Rp3 ribu, atau Rp5 ribu itu, ada potensi pendapatan daerah yang tidak kecil. Jika dikelola transparan, rapi, dan modern, parkir bukan sekadar uang receh. Ia bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang ikut membiayai pelayanan publik kota.
Menurut Kota Banjarbaru Dalam Angka 2026 yang dirilis BPS Kota Banjarbaru, realisasi pendapatan Kota Banjarbaru tahun 2025 mencapai Rp1.668,70 miliar, dengan komponen PAD sebesar Rp391,61 miliar. BPS juga mencatat bahwa PAD Banjarbaru sebagian besar berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp237,52 miliar. “Pada tahun 2025, realisasi pendapatan Kota Banjarbaru mencapai 1.668,70 milyar rupiah,” dikutip dari BPS Kota Banjarbaru, Kota Banjarbaru Dalam Angka 2026, halaman 24.
Dari sektor parkir, datanya juga jelas. Dalam tabel penerimaan pajak daerah, pajak parkir Banjarbaru tahun 2025 ditargetkan Rp4.068.150.151 dan terealisasi Rp4.264.814.157. Sementara retribusi pelayanan penyediaan parkir tepi jalan umum dengan realisasi Rp702.601.500, serta retribusi pelayanan tempat khusus parkir sebesar Rp2.533.594.900.
“Pajak Parkir target Rp4.068.150.151 realisasi Rp4.264.814.157. Retribusi Pelayanan Penyediaan Parkir Tepi Jalan Umum target Rp600.000.000 kemudian realisasi Rp702.601.500 dan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir target Rp2.100.000.000 dan realisasi Rp2.533.594.900 120,” dikutip dari Kota Banjarbaru Dalam Angka 2026.
Jika tiga komponen itu dijumlahkan, nilai parkir yang teridentifikasi dalam data BPS mencapai sekitar Rp7,5 miliar. Angka ini bukan recehan, Kece People. Ini uang publik. Uang yang seharusnya bisa kembali menjadi jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang lebih tertib, pelayanan kota yang lebih nyaman, dan sistem transportasi yang lebih nyaman.
Masalahnya, sistem parkir manual punya kelemahan mendasar yakni sulit diawasi secara real time.
Di sejumlah titik keramaian, pembayaran parkir masih sangat bergantung pada transaksi tunai. Semua berlangsung cepat, sederhana, tapi minim jejak digital. Warga membayar, pembayaran diterima, lalu selesai. Kalau ada karcis, syukur. Kalau tidak ada, publik hanya bisa percaya.
Bukan berarti semua pembayaran tunai pasti bermasalah. Itu tuduhan yang tidak adil. Banyak juru parkir bekerja dengan jujur, panas-panasan, hujan-hujanan, dan tetap membantu kendaraan keluar-masuk dengan aman. Tapi sistem yang terlalu manual membuat ruang abu-abu tetap terbuka, tarif bisa tidak seragam, bukti bayar bisa absen, dan setoran sulit dipantau secara rinci.
Di sinilah pembayaran cashless atau non tunai menjadi penting.
Banjarbaru sendiri punya alasan kuat untuk bergerak ke sana. Mobilitas kota terus meningkat. BPS mencatat, kendaraan yang melakukan pendaftaran baru dan ulang di UPPD Banjarbaru pada 2025 mencakup 90.733 sepeda motor, 23.317 minibus atau microbus, 6.131 pick up, 732 sedan, 2.263 jeep, 2.558 truk, dan 263 kendaraan roda tiga.
“Data jumlah kendaraan yang tercatat melakukan pendaftaran Baru dan pendaftaran ulang di UPPD Banjarbaru selama tahun 2025 adalah sepeda motor sebanyak 90.733 buah…” dikutip dari Kota Banjarbaru Dalam Angka 2026..
Dengan jumlah kendaraan sebesar itu, parkir jelas bukan isu kecil. Ia adalah bagian dari wajah mobilitas kota. Ketika kendaraan bertambah, pusat aktivitas makin ramai, dan ruang publik makin padat, tata kelola parkir tidak bisa dibiarkan berjalan seadanya.
Apalagi, warga Banjarbaru bukan masyarakat yang asing dengan digitalisasi. Dalam data BPS, seluruh 20 kelurahan di Banjarbaru tercatat berada pada kategori penerimaan sinyal internet 5G/4G/LTE untuk tahun 2024. Kota ini juga memiliki 93 menara BTS pada 2025, serta layanan digital pemerintahan seperti LAPOR, MPP Digital, E-SPPT Kota Banjarbaru dan Dukcapil Banjarbaru Mobile.
Artinya, secara ekosistem, Banjarbaru tidak sedang mulai dari nol. Infrastruktur digitalnya sudah ada. Warganya juga makin terbiasa dengan layanan online. Maka pertanyaannya bukan lagi “bisa atau tidak?”, melainkan “mau secepat apa?”
Pembayaran cashless atau non tunai dalam parkir bukan sekadar ikut tren. Ini bukan soal gaya-gayaan digital. Ini soal membangun sistem yang lebih transparan, tertib, dan mudah diawasi.
Dengan QRIS atau sistem e-parking, setiap transaksi bisa tercatat. Lokasi bisa dipantau. Setoran bisa dilihat. Evaluasi bisa berbasis data, bukan sekadar perkiraan. Pemerintah bisa tahu titik mana yang ramai, mana yang bocor, mana yang perlu pengawasan, dan mana yang perlu ditata ulang.
Kota lain sudah mulai bergerak seperti Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan menyebut elektronifikasi parkir sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan modern. Pemkot Balikpapan juga menilai elektronifikasi retribusi parkir tepi jalan umum bisa meminimalkan potensi kebocoran retribusi dan mendorong budaya transaksi nontunai yang aman serta tercatat.
Kemudian ada Samarinda juga memberi pelajaran penting. Sejak 2021, kota itu sudah menguji e-parking di Dermaga Mahakam Ilir dengan perangkat pintar dan pembayaran digital. Tujuannya jelas yakni menggali potensi PAD, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kehilangan retribusi akibat sistem manual.
Namun hal itu bukan tanpa kendala, dalam prakteknya kadang belum sepenuhnya efektif karena masyarakat masih banyak memakai cash, pemahaman belum merata, dan ada kendala teknis seperti Electronic Data Capture (EDC) error.
Dari sini Banjarbaru bisa belajar bahwa parkir cashless bukan hanya soal memasang QRIS, tapi membangun ekosistem—juru parkir dilatih, warga disosialisasi, alat disiapkan, dan data transaksi diawasi.
Secara nasional, QRIS juga bukan barang asing. Bank Indonesia mencatat, sampai Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dengan transaksi mencapai 6,05 miliar transaksi senilai Rp579 triliun.
Jadi, kalau warung kecil saja bisa pakai QRIS, masa tempat parkir resmi di mal, hotel, rumah sakit, klinik, pasar, kawasan kuliner, dan fasilitas publik masih sepenuhnya bergantung pada tunai?
Namun, ada satu hal yang harus dijaga yaitu digitalisasi parkir tidak boleh menjadi alasan untuk menyingkirkan juru parkir.
Juru parkir justru harus dilibatkan. Mereka perlu diberi pelatihan, identitas resmi, EDC resmi, QRIS resmi, seragam yang jelas, dan sistem pendapatan yang adil. Jangan sampai teknologi datang seperti palu yang memukul pekerja kecil. Teknologi harus menjadi alat untuk mengangkat level mereka.
Digitalisasi seharusnya membuat juru parkir resmi lebih terlindungi dari stigma. Dengan sistem yang jelas, warga tahu mana petugas resmi dan mana yang bukan. Juru parkir juga tidak perlu terus-terusan dicurigai. Pemerintah punya data. Warga punya bukti bayar. Petugas punya kepastian kerja. Sama-sama nyaman. Sama-sama kada ruwet.
Maka, langkah paling masuk akal adalah memulai dari titik parkir berbayar yang paling mudah dikontrol seperti mal, rumah sakit, klinik, pasar, fasilitas olahraga, kawasan kuliner, dan titik tepi jalan resmi. Tempat-tempat ini seharusnya menjadi standar awal. Minimal, semua lokasi parkir berbayar yang bersifat formal wajib menyediakan opsi pembayaran cashless.
Bukan berarti tunai langsung dihapus total. Untuk masa transisi, tunai masih bisa disediakan. Tapi cashless harus hadir sebagai pilihan utama, bukan sekadar pajangan. QRIS-nya harus resmi, terhubung ke rekening yang benar, dan datanya bisa dipantau pemerintah.
Pada akhirnya, kota modern bukan hanya tentang taman estetik, gedung baru, lampu jalan cantik, atau event anak muda yang ramai. Kota modern juga diukur dari hal-hal kecil yang berjalan jujur: parkir tertib, tarif jelas, transaksi tercatat, dan warga merasa percaya.
Banjarbaru punya modal untuk itu. PAD-nya besar. Kendaraannya banyak. Infrastruktur digitalnya sudah berkembang. Warganya makin terbiasa dengan layanan online. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian kebijakan.
Sebab perubahan besar sebuah kota sering kali dimulai dari langkah kecil yang dianggap sepele. Dan mungkin, salah satunya dimulai dari cara kita membayar parkir.
Jika Banjarbaru ingin menjadi kota modern yang transparan, nyaman, dan dipercaya warganya, maka pembenahan parkir cashless bukan lagi pilihan. Ini kebutuhan yang tak bisa terus ditunda.
