Kece People, geliat investasi tambang di Kabupaten Banjar terus bergerak, terutama di sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB yang selama ini jadi penopang kebutuhan material pembangunan. Namun di balik aktivitas tambang yang terus berkembang, pemerintah daerah mulai memberi perhatian serius soal kepatuhan lingkungan agar aktivitas usaha tidak meninggalkan persoalan baru di kemudian hari.
Pembahasan soal aktivitas tambang galian C di Kabupaten Banjar kembali jadi perhatian pemerintah daerah. Mulai dari persoalan perizinan lingkungan, kepatuhan dokumen usaha, hingga keberlanjutan investasi tambang tersebut.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banjar, Ikhwansyah menegaskan sektor pertambangan MBLB memang punya peran besar dalam pembangunan daerah, terutama untuk mendukung kebutuhan material infrastruktur dan pergerakan ekonomi masyarakat.
Namun menurutnya, aktivitas pertambangan juga memiliki risiko terhadap lingkungan jika tidak dikelola sesuai aturan yang berlaku.
“Karena itu aspek perizinan lingkungan menjadi instrumen penting agar kegiatan usaha tetap berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi MBLB Rabu (20/05/2026) pagi.
Ia menegaskan pemerintah daerah pada dasarnya mendukung investasi dan aktivitas usaha yang taat aturan, khususnya perusahaan yang memiliki komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup.
“Kepatuhan terhadap dokumen lingkungan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat,” jelasnya.
Kece People, sektor tambang galian C sendiri memang cukup vital bagi pembangunan daerah. Material seperti pasir, batu, hingga tanah urug menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan jalan, jembatan, hingga kawasan permukiman.
Namun di sisi lain, aktivitas tambang yang tidak tertata juga sering menimbulkan persoalan lingkungan seperti kerusakan lahan, sedimentasi sungai, hingga gangguan terhadap masyarakat sekitar.
Karena itu, pemerintah daerah kini mulai lebih aktif memperkuat pengawasan, terutama terkait dokumen lingkungan dan kewajiban pelaporan perusahaan tambang.
Sementara itu, Kabid Penataan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Banjar, Rahman Hadi Priyanto menjelaskan sebagian besar perizinan usaha tambang galian C memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Meski begitu, pemerintah kabupaten tetap memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan.
“Yang kami tekankan saat ini adalah ketaatan pelaporan serta masa berlaku dokumen lingkungan mereka. Karena pelaku usaha memiliki kewajiban menyampaikan laporan secara berkala,” ungkapnya.
Rahman juga menyebut sebanyak 51 perusahaan MBLB yang diundang dalam rakoor tersebut masih memiliki izin aktif dan legal beroperasi.
Lewat forum itu, pemerintah berharap hubungan antara pelaku usaha dan pemerintah daerah bisa semakin sinkron agar investasi tetap berjalan tanpa mengabaikan aturan lingkungan.
“Kami membuka peluang investasi seluas-luasnya di Kabupaten Banjar, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku,” tandasnya.
Di tengah pertumbuhan pembangunan yang makin pesat, keseimbangan antara investasi dan kelestarian lingkungan memang menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah pun kini mencoba memastikan agar geliat ekonomi tetap berjalan, tapi alam Banua tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.
(red)
