Kece People, setiap hari ribuan porsi makanan disiapkan di dapur-dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan bergizi. Namun, di balik rutinitas itu, para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menghadapi tantangan yang tak sedikit, mulai dari perubahan regulasi hingga kepastian hukum. Berangkat dari pengalaman itulah para mitra dapur MBG membentuk Forum Mitra Dapur Indonesia Emas (FORMIDIE) sebagai wadah komunikasi sekaligus jembatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Berangkat dari pengalaman tersebut, para mitra penyelenggara SPPG sepakat membentuk Forum Mitra Dapur Indonesia Emas (FORMIDIE). Organisasi ini diharapkan menjadi ruang bersama bagi para pengelola dapur untuk saling bertukar pengalaman, memperkuat koordinasi, sekaligus membangun komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah.
Ketua Umum FORMIDIE, Harimurti, mengatakan forum tersebut lahir dari kebutuhan para mitra untuk memiliki wadah yang mampu menyatukan suara sekaligus menjadi tempat belajar dalam mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“FORMIDIE dibentuk atas dasar keinginan para mitra untuk bersatu, berkomunikasi, dan saling belajar tentang pengelolaan MBG,” ujar Harimurti, Rabu (29/7).
Harimurti menjelaskan, FORMIDIE telah memperoleh pengesahan melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini organisasi tersebut menaungi 136 anggota, yang seluruhnya merupakan mitra resmi Program Makan Bergizi Gratis, telah memiliki SPPG, serta terdaftar di BGN.
Untuk sementara, kepengurusan FORMIDIE masih dipusatkan di Samarinda. Meski demikian, yayasan maupun pengelola SPPG dari berbagai daerah yang ingin bergabung dipersilakan mendaftarkan diri melalui pengurus dengan mengisi formulir keanggotaan.
Lebih dari sekadar organisasi, FORMIDIE ingin mengambil peran sebagai penghubung antara para mitra dengan Badan Gizi Nasional. Harapannya, berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat dikomunikasikan secara lebih terstruktur sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah.
“Kami ingin menjadi jembatan informasi antara anggota dan BGN, terutama terkait tata kelola SPPG serta mendorong adanya kejelasan aturan dan kepastian hukum bagi para mitra,” kata Harimurti.
Pada tahun pertama pembentukannya, FORMIDIE telah menetapkan tiga agenda utama. Organisasi ini akan fokus melakukan pendataan seluruh anggota, membantu penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi pengelola SPPG, serta menyampaikan berbagai masukan kepada Badan Gizi Nasional, pemerintah, dan instansi terkait guna menyempurnakan tata kelola Program MBG.
Tak hanya itu, forum ini juga berkomitmen mendampingi anggotanya dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Mulai dari proses sertifikasi, pemenuhan standar operasional, hingga pengadaan peralatan yang dibutuhkan agar penyelenggaraan dapur MBG berjalan sesuai ketentuan.
Namun, di balik komitmen tersebut, Harimurti mengakui masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi para mitra di lapangan.
Menurutnya, perubahan regulasi yang dinilai cukup sering terjadi, belum optimalnya keterlibatan pemerintah daerah, hingga perbedaan arahan yang diberikan antarstaf Badan Gizi Nasional menjadi persoalan yang perlu segera dibenahi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
Ia juga menyoroti kebijakan penghentian sementara (suspend) terhadap sejumlah mitra yang, menurutnya, dalam beberapa kasus dilakukan tanpa didahului surat peringatan. Selain itu, pemahaman terhadap karakteristik dan kondisi masing-masing daerah dinilai masih perlu diperkuat agar kebijakan yang diterapkan tidak bersifat seragam.
Meski demikian, FORMIDIE menegaskan posisinya bukan sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah, melainkan mitra strategis yang ingin berkontribusi dalam penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis.
Harimurti berharap keberadaan organisasi ini mampu menghadirkan komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan para penyelenggara dapur, sehingga berbagai tantangan di lapangan dapat diselesaikan melalui dialog dan kolaborasi.
“Sehingga pelaksanaan program strategis nasional dapat berjalan lebih baik dan memberikan kepastian bagi seluruh mitra penyelenggara SPPG,” tandasnya.
Bagi para pengelola dapur, keberhasilan Program MGB bukan hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang tersaji setiap hari. Lebih dari itu, program ini juga membutuhkan tata kelola yang jelas, regulasi yang konsisten, dan kepastian bagi mereka yang berada di garis depan memastikan setiap porsi makanan bergizi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
