- Wartawan
- Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Kons. Komunikasi Politik Institut STIAMI Jakarta
- Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka
Kece People, kisah menarik muncul dari sebuah organisasi kemasyarakatan yang selama puluhan tahun identik dengan perempuan bahkan telah diakui sebagai mitra strategis pemerintah. Yup apalagi kalo bukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau kita singkat saja PKK.
Sehingga tak mengherankan kalau dulu jabatan ketua untuk organisasi ini biasa diemban perempuan, namun sekarang jabatan tersebut tak melulu diketuai perempuan saja, laki-laki pun ada. Buktinya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 2025 lalu mencatat sejarah baru ketika Ketua PKK dijabat seorang laki-laki.
Namun sebelum kisahnya sampai ke situ, ada baiknya kita telaah kisah PKK ini dari masa lampaunya, biar terang benderang.
Awal Mula PKK dari Program Kesejahteraan Keluarga
Bermula dari sebuah Seminar Home Economic di Bogor tahun 1957 silam yang menghasilan 10 Segi Kehidupan Keluarga, bahkan hal itu masuk dalam kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga pada 1961. Program itu pun menjadi sebuah gerakan sosial masyarakat.
Bagaikan gayung bersambut, istri Gubernur Jawa Tengah, Isriati Moenadi pada tahun 1967 berinisiatif membentuk PKK dari tingkat provinsi hingga desa. Nah dari sinilah PKK menyebar ke seluruh Indonesia.
Puncaknya ketika Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat Kawat Nomor SUS 3/6/12 tanggal 27 Desember 1972 kepada gubernur agar gerakan PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia, tanggal ini pun ditetapkan sebagai Hari Kesatuan Gerak (HKG), menariknya pada momen itu terjadi perubahan penting, yakni nama “Pendidikan Kesejahteraan Keluarga” resmi berubah menjadi “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga”.
Sejak itulah organisasi kemasyarakatan ini berkembang dan memiliki jaringan hingga tingkat desa.
Ada catatan penting, saat Rakernas VII PKK tahun 2010, yang pimpin langsung Ketua Umum saat itu Vita Gamawan Fauzi, salah satu rumusannya adalah menyesuaikan dan menetapkan Hari Kesatuan Gerak PKK dari tanggal 27 Desember menjadi 4 Maret.
Nah, Kece People, singkatnya, dulu PKK identik “cuma” kegiatan ibu-ibu di tingkat RT saja seperti menggelar arisan, lomba memasak, atau kerja bakti lingkungan. Namun semenjak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 99 Tahun 2017.
Dapat dibaca sejak saat itu PKK berkedudukan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri dan berfokus pada pemberdayaan keluarga serta partisipasi pembangunan sehingga gerakan ini secara resmi menjadi bagian dari kebijakan negara.
Sehingga pembiayaannya pun dapat bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, APBDes, dan sumber lain yang sah.
“Pendanaan 10 (sepuluh) program pokok Geraxan PKK bersumber dari anggaran pendapatan dan Delanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah previrsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, anggaran pendapatan dan belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat,” pasal 62 Permendagri 36 tahun 2020.
Artinya, PKK tidak lagi sekadar kegiatan sosial berbasis swadaya. Ia juga berpotensi menggunakan anggaran negara dan di sinilah pentingnya pengawasan publik.
Organisasi yang Identik dengan Perempuan
Selama puluhan tahun, posisi Ketua PKK hampir selalu dijabat oleh seorang perempuan, hal ini dilatarbelakangi sejak awal PKK diposisikan sebagai gerakan pemberdayaan keluarga yang banyak melibatkan perempuan dalam kegiatan sosial.
Namun semenjak terbitnya Permendagri 36 tahun 2020 tidak menutup kemungkinan laki-laki terlibat dalam kepemimpinan PKK.
“Ketua umum dijabat isteri/suami Menteci Dalam Negeri,” Pasal 4 huruf a Permendagri 36 tahun 2020.
Artinya jabatan ketua melekat pada pasangan pejabat, tak dibatas jenis kelamin sehingga ternotifikasi bahwa laki-laki pun bisa menjadi Ketua PKK.
Ketika PKK Dipimpin Laki-Laki
Beberapa kota di Indonesia sudah lebih dulu mencatatkan pengalaman dipimpin ketua TP PKK laki-laki. Seperti halnya di Tanungpinang tahun 2021 lalu suami wali kota, Agung Wira Dharma, dilantik menjadi Ketua TP PKK kota tersebut.
Hal yang sama juga terjadi di Semarang tahun 2023 ketika Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu melantik suaminya, Alwin Basri, sebagai Ketua TP PKK. Tahun 2025 di Brebes, Jawa Tengah, Bupati Paramitha Widya Kusuma melantik suaminya, Ahmad Saeful Ansori, sebagai Ketua TP PKK.
Banjarbaru dan Catatan Sejarah Baru
Kejadian serupa juga terjadi di Kota Banjarbaru.
Pada Sabtu 5 Juli tahun lalu Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru menjadi saksi sejarah, Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby mengukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru, Riyandi Hidayat sekaligus melantik Pengurus TP PKK Masa Bhakti 2025–2030.
Peristiwa itu menambah daftar daerah di Indonesia yang memiliki ketua TP PKK laki-laki.
Perubahan Kecil dalam Gerakan Keluarga
Jadi Kece People, PKK bermula lahir dari gerakan perempuan kini perlahan berkembang menjadi ruang partisipasi yang lebih luas. Nampak sederhana mungkin, tapi ini mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan sosial.
Namun tetap digarisbawahi, tujuan PKK tetap sama seperti ketika pertama kali dirumuskan pada 1957 yakni memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan masyarakat.
Dan di beberapa daerah, perjalanan itu kini juga dipimpin oleh sosok yang mungkin sebelumnya tak banyak bicara—seorang laki-laki yang tiba-tiba dipercaya menjadi Ketua TP PKK.
