Oleh: Muhammad Abe Arif, S.E
– Wartawan
– Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Kons. Komunikasi Politik Institut STIAMI Jakarta
– Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka
Kece People, isu reformasi RT RW di Kota Banjarbaru melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bukanlah melulu kisah revisi pasal dan tanda tangan pejabat semata. Namun ini cerita tentang denyut nadi kota, tentang simpul sosial paling dekat dengan masyarakat. Tentang bagaimana pemerintahan menyapa rakyatnya dari gang ke gang.
Perubahan Perwali Nomor 45 Tahun 2020 ke Perwali Nomor 2 Tahun 2026 bukanlah sekadar edit administratif. Hal tersebut jelaslah menyentuh struktur sosial paling dasar yakni RT dan RW. Tempat curhatan warga bermula dan wadah kebijakan pertama kali diterjemahkan.
Dan seperti biasa, sebuah perubahan regulasi itu biasanya tak pernah netral, musti selalu membawa pesan.
Salah satu perubahan paling signifikan ada pada mekanisme penetapan pengurus RT dan RW. Kini ditegaskan bahwa, “Keputusan Camat atas nama Wali Kota,” hal itu termaktub dalam pasal 10 dan pasal 28 dalam Perwali Nomor 2 Tahun 2026.
Kkalimat tersebut nampak sederhana, namun sarat makna. Pada Perwali terdahulu peran lurah lebih dominan, nah sekarang garis komando naik satu level. Secara hukum, ya sah-sah saja, kalau dari sudut pandang tata pemerintahan jelas hal ini memperkuat kepastian hukum kemudian menegaskan standarisasi prosedur, serta meningkatkan akuntabilitas vertikal dalam setiap lini penyelenggaraan pemerintahan.
Artinya apa Kece People? Dari persepktif pemerintah secara struktur sistem jadi lebih terkosolidasi, tak lagi longgar dan tak lagi multitafsir.
Namun dalam perspektif komunikasi politik hal itu bisa diartikan sebagai institusional signaling, yakni pemerintah ingin memastikan bahwa simpul sosial paling dasar tetap terintegrasi kuat dalam tatanan sistem formal.
Apakah ini salah? Secara otomatis tidaklah begitu namun opini publik selalu punya pandangan masing-masing.
Lalu perubahan yang mencolok lainnya adalah syarat pendidikan dari minimal SLTP menjadi minimal SLTA atau sederajat.
“Memiliki ijazah pendidikan minimal SLTA atau sederajat,” Pasal 8 huruf f.
Kalau dulu aturannya bisa terbilang longgar, namun melalui Perwali kali ini aturannya dipertegas.
Pesannnya jelas, kalau dari sisi pemeritahan hal ini dipandang sebagai langkah profesionalisasi mengikuti tatanan perubahan zaman di era serba digital, laporan bisa saja berbasis sistem, administrasi berpokok online, selain itu mungkin tuntutan tranparansi data sehingga dibutuhkan kapasitas memadai. RT dan RW tak hanya dipandang sekadar tokoh kampung, tapi mitra administrasi pemerintah.
Namun, Kece People, di sinilah komunikasi diharapkan bisa menjadi penentu arah, jika kebijakan ini dibingkai sebagai penguatan kapasitas, modernisasi pelayanan, dan penyesuaian di era digital, ia akan dipandang sebagai kemajuan.
Tapi kalau dipandang sebagai pembatasan partisipasi dan standarisasinya dianggap eksklusif maka resistensi tak bisa dielakkan, walau sebatas simbolik, artinya ada penolakan ataupun keberatan muncul dari sebagian pihak tapi bentuknya tidak harus perlawanan terbuka atau aksi besar, bisa jadi kritikan di ruang publik, komentar di dunia maya seperti media sosial dan lain sebagainya.
Kece People, secara normatif, Perwali ini kuat karena berada dalam kerangka kewenangan pemerintahan daerah. Secara prosedural tidaklah cacat. Namun di ruang komunikasi politik legalitas tak melulu identik dengan legitimasi, artinya aturan belum tentu otomatis berbanding lurus dengan legitimasi yang mengandalkan penerimaan publik. Simplenya, legalitas bersandar pada aturan sedangkan legitimasi bersandar pada penerimaan publik.
Dalam komunikasi politik, RT dan RW dipandang sebagai opinion leader lokal, mereka memegang kepercayaan simpul sosial paling dasar jadi bukan sekedar jabatan. Mereka merupakan produsen narasi dan tempat membentuk persepsi tentang pemerintahan. Merekalah perantara penerjemah kebijakan.
Sehingga ketika pemerintah ingin memperkuat struktur secara vertikal, yang musti dirubah bukan hanya persoalan administratif saja namun arus komunikasinya pun harus turut dimumpuni agar bisa mempengaruhi legitimasinya.
Nah, Kece People dalam melihat persoalan ini hendaklah kita bisa melihat dalam dua sisi. Yakni satu sisi jelaslah ini reformasi administratif agar tertib, standar dan profesional, tapi di sisi lain pun tak bisa pula kita abaikan, seperti komunikasi politik hal ini merupakan pesan sebagai konsolidasi komando, bisa juga dipahami sebagai sentralisasi. Jadi tergantung dari sudut mana kita berpersepsi.
Apabila pemerintah ingin istiqomah dalam membujuk partisipasi publik dengan membuka dialog dan menjaga ruang horizontal tetap hidup, maka reformasi ini akan menjadi fondasi tata kelola yang paripurna. Tapi bila komunikasi publik tidak terkelola, persepsi bisa bergerak liar. Dan dalam politik seringkali persepsi lebih kuat dari pasal.
Politik Itu Dimulai dari Gang Kecil
Jadi Kece People, RT dan RW merupakan simpul sosial sekaligus simpul komunikasi, sehingga tak bisa remehkan. Dari merekalah cerita poltik lokal itu dimulai.
Reformasi hari ini bisa jadi merupakan investasi komunikasi politik akan datang.
Jadi pertanyaannya, apakah ini akan menjadi fondasi legitimasi politik kedepan? Atau cuma penataan administrasi tanpa gema sosial?
Karena pada akhirnya, yang menentukan bukanlah pasal tapi rasa percaya, dan rasa percaya selalu tumbuh dari komunikasi yang hidup, bukan sekadar struktur yang tertib.
