Kece People, ada cerita baru yang cukup nendang dari Tanah Laut. Namanya KKATUPAT, wadah para keturunan pendiri Tanah Laut yang digagas M Zahir Firdaus, salah satu keturunan dari keluarga Panitia Tujuh Belas, dengan misi mengawal aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan Tanah Laut.
Bukan soal ketupat lebaran, ya. KKATUPAT yang satu ini adalah singkatan dari Karukunan Katurunan Pandiri Tanah Laut. Menurut Firduas, wadah ini dibentuk untuk menghimpun keturunan keluarga pendiri Tanah Laut, mulai dari anak, cucu, cicit, hingga garis keturunan berikutnya.
Firdaus sendiri merupakan anak dari Ajang Martinah binti Rad Hopan, menyebut KKATUPAT dibentuk tidak hanya anak dari tokoh Panitia Tujuh Belas, tetapi juga cucu, cicit, hingga garis keturunan berikutnya.
Menurutnya, keturunan pendiri tidak cukup hanya jadi bagian dari cerita sejarah. Mereka juga harus hadir, bersuara, berkontribusi, memberi kritik, dan ikut mencari solusi untuk daerah.
“Orang Tanah Laut harus bisa menyampaikan aspirasi, memberikan kritisi, dan ikut memecahkan persoalan dalam rangka membangun Tanah Laut yang lebih baik,” ujar Firdaus saat bertandang ke Newsroom Redaksi Banjarbaru Kece di Jalan Bina Murni, Kota Banjarbaru, beberapa waktu lalu.
Kece People, katanya misi KKATUPAT ini bukan sekadar kumpul keluarga besar. Firdaus ingin semangat para pendiri terdahulu tetap hidup, terutama dalam memperjuangkan Tanah Laut yang lebih sejahtera.
Ia menilai kesejahteraan harus terlihat nyata, mulai dari infrastruktur, sosial, ekonomi, hingga budaya. Bahkan, pendapatan masyarakat juga perlu jadi perhatian serius.
“Nah, kalau pendapatan masyarakat masih di bawah UMR, bagaimana caranya supaya bisa naik? Jangan sampai masyarakat hanya dapat dua juta sebulan,” ungkap founder mediapublik.net ini.
Bak kata urang Melayu, niat baik jangan cuma disimpan dalam hati, tapi digerakkan jadi aksi. Firdaus berharap KKATUPAT menjadi wadah perjuangan yang memberi support sekaligus pressure positif bagi pemerintah dan elemen masyarakat.
“Ini adalah bagian dari suatu wadah perjuangan untuk memberikan kebijakan-kebijakan, support, dan pressure kepada seluruh institusi publik serta elemen masyarakat agar bisa bersama-sama membangun Tanah Laut yang lebih baik,” tandas Firdaus.
Sejarah Lama yang Masih Menyala
Kece People, kisah Panitia Tujuh Belas Tanah Laut bukan cuma catatan tua yang tersimpan di rak sejarah. Ia adalah denyut sejarah Kabupaten Tanah Laut, cerita tentang Daswati II Tanah Laut, jejak perjuangan masyarakat Tanah Laut, sekaligus pangkal dari Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang hari ini terus dikenang dengan rasa bangga.
Kalau sejarah ini dibuka pelan-pelan, rasanya macam membuka kitab lama yang agak berdebu, tapi di dalamnya tersimpan berlian. Bukan sekadar nama panitia, bukan pula hanya daftar tokoh masa lalu. Panitia Tujuh Belas adalah simbol tekad urang Tanah Laut yang tak mau selamanya hanya menjadi bagian dari wilayah lain.
Sayangnya, cerita tentang perjuangan ini tidak terlalu banyak muncul dalam bacaan populer. Padahal, perannya besar banar dalam perjalanan Tanah Laut menuju status kabupaten. Dalam keterangan resmi disebutkan, “Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Tujuh Belas dengan tugas pokok melakukan persiapan penyelenggaraan musyawarah besar seluruh masyarakat Tanah Laut.” dikutip dari portal.tanahlautkab.go.id.
Tanah Laut Sebelum Jadi Kabupaten
Jauh sebelum Tanah Laut menjadi kabupaten seperti sekarang, wilayah ini masih berstatus kewedanan di bawah Daswati II Banjar. Posisi kewedanan itu ibarat berada di tengah-tengah: bukan kecamatan biasa, tapi juga belum punya kewenangan penuh seperti kabupaten.
Dalam konteks pemerintahan saat itu, Daswati merupakan bentuk daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Artinya, Tanah Laut pada masa itu masih belum berdiri sebagai daerah otonom sendiri.
Di tengah keadaan itulah, suara perubahan mulai terdengar. Para pejuang, terutama dari kalangan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI, mulai mengangkat gagasan agar Tanah Laut naik kelas.
Bara Perjuangan Mulai Menyala
Pada Konverda LVRI se-Kalimantan Selatan tahun 1956 di Martapura, Ach. Syahrani bersama rekan-rekannya menyuarakan resolusi agar Tanah Laut dapat menjadi Daswati II.
Dari forum itu, bara perjuangan mulai menyala, pelan tapi pasti. Keinginan untuk berdiri sebagai daerah sendiri bukan lagi sekadar obrolan kecil, melainkan mulai masuk ke ruang-ruang perjuangan resmi.
Setahun kemudian, pada 1957, langkah itu semakin nyata. H. Arpan bersama wakil-wakil rakyat Tanah Laut yang duduk di DPRD Banjar ikut memperjuangkan peningkatan status wilayah.
Memang, hasilnya belum langsung berhasil. Tapi dalam sejarah, tidak semua kemenangan datang sekali ketuk. Ada jalan panjang, ada penolakan, ada sabar, dan ada keyakinan yang terus dijaga.
Pertemuan Penting di Rumah Kepala Kampung
Momentum penting kembali hadir pada Jumat, 15 April 1961. Di rumah Kepala Kampung Pelaihari, H. Bakeri, sejumlah tokoh berkumpul.
Mereka adalah Atijansyah Noor, Moh. Afham, Materan HB, H. Parhan HB, dan EM. Hulaimy. Pertemuan itu bukan rapat mewah dengan sorotan kamera. Ia lebih mirip rapat dapur perjuangan: sederhana, hangat, tapi penuh tekad.Dari rumah kampung itu, gagasan besar kembali ditegaskan. Tanah Laut harus menjadi Daswati II.
Bagi mereka, ini bukan perkara gengsi daerah. Ini soal masa depan, soal pelayanan pemerintahan, soal pembangunan, dan soal martabat masyarakat Tanah Laut yang ingin mengurus rumahnya sendiri.
Lahirnya Panitia Tujuh Belas
Beberapa minggu setelah pertemuan tersebut, tepat pada Sabtu, 3 Juni 1961, rapat lanjutan digelar di rumah Moh. Afham. Rapat yang dipimpin Materan HB itu menjadi titik lahirnya kelompok perjuangan bernama Panitia 17 Penuntut Daswati II Tanah Laut.
Dari sinilah nama Panitia Tujuh Belas mulai dikenal dalam perjalanan sejarah daerah tersebut. Mereka bukan tokoh yang mengejar panggung. Namun nama-nama ini layak diingat, Kece People.
Mereka adalah Soepardjan, Moh. Afham, H. M. Aini, Matram HB, H. Hulaiymi, Ti Jansyah Noor, Bustan HB, Rad Hopan, Martam, Ardiansyah, A. Miskat Thaib, H. Djuhdi, H. Suriansyah, Prawira DS, Tjioe Seng Ha, Parhan HB, dan Sulaiman.
Tujuh belas nama itu mungkin tidak selalu disebut dalam ruang kelas sejarah. Tapi tanpa mereka, peta Tanah Laut hari ini bisa saja berbeda.
Gerakan yang Rapi dan Terukur
Untuk ukuran gerakan rakyat pada masa itu, program kerja Panitia Tujuh Belas bukan main serius. Mereka tidak hanya bergerak dengan semangat, tetapi juga dengan strategi.
Mereka menghubungi para pemuka masyarakat untuk mencari dukungan. Mereka juga mengumpulkan data potensi daerah, mengupayakan dana perjuangan, serta menyebarluaskan pengumuman kepada masyarakat.
Tak hanya itu, mereka turut menyelenggarakan ceramah dengan menghadirkan tokoh-tokoh penting seperti Ach. Syahrani, H. M. N. Manuar, Wedana Usman Dundrung, Mahyu Arief, dan H. Abdul Wahab.
Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa perjuangan Tanah Laut tidak dilakukan asal jalan. Ada arah, ada data, ada komunikasi, dan ada kesadaran bahwa perjuangan politik daerah harus disusun dengan matang.
Musyawarah Besar se-Tanah Laut
Kerja cepat Panitia Tujuh Belas akhirnya membuahkan hasil. Dalam waktu kurang dari sebulan, Musyawarah Besar se-Tanah Laut berhasil dilaksanakan pada 1–2 Juli 1961.
Dari musyawarah itu lahir resolusi penting. Selain itu, dibentuk pula Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Tuntutan Daswati II Tanah Laut, dengan H. M. N. Manuar sebagai pimpinan.
Langkah ini menjadi bukti bahwa perjuangan Tanah Laut bukan hanya keinginan segelintir tokoh. Ada hasrat rakyat yang mengalir di sana. Ada dukungan masyarakat yang makin kuat.
Ada pula kesadaran bahwa daerah ini punya potensi, punya identitas, dan punya hak untuk menentukan arah pembangunannya sendiri.
Dokumen Harapan untuk Tanah Laut
Puncak penting dari perjuangan tersebut terjadi pada 12 Juli 1962. Saat itu, memori Tanah Laut secara resmi diserahkan kepada Bupati dan Wakil Ketua DPRD GR Banjar.
Dokumen itu mungkin tampak seperti berkas biasa. Namun bagi masyarakat Tanah Laut, isinya adalah harapan panjang yang ditulis dengan keberanian.
Ia menjadi simbol bahwa perjuangan ini sudah melangkah lebih jauh. Bukan lagi sebatas pertemuan, bukan lagi sebatas wacana, tetapi sudah menjadi tuntutan resmi yang dibawa ke hadapan pemerintahan.
Buah Manis Perjuangan
Perjuangan itu akhirnya berbuah manis. Pada 2 Desember 1965, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 disahkan dan menetapkan pembentukan Daswati II Tanah Laut.
Tanggal itulah yang kemudian dikenang sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.
Jadi, Kece People, ketika hari jadi Tanah Laut diperingati setiap tahun, yang dikenang bukan hanya tanggal di kalender. Di baliknya ada rumah sederhana tempat rapat digelar, ada tokoh-tokoh yang bergerak dalam senyap, ada rakyat yang menyimpan harap, dan ada Panitia Tujuh Belas yang menjadi jembatan menuju lahirnya Kabupaten Tanah Laut.
