Kece People, pernah tidak merasa kesal saat sebuah kompetisi yang harusnya seru malah terasa tidak fair? Nah, rasa itu persis yang muncul dari polemik lomba cerdas cermat Kalbar yang lagi ramai dibahas. Dari sekadar ajang adu cepat menjawab soal, Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat berubah jadi perbincangan publik karena publik menyorot cara penilaian yang dianggap keliru.
Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI akhirnya menngambil langkah yakni dengan menonaktifkan dewan juri dan MC pada final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalbar setelah polemik penilaian mencuat. MPR juga menyampaikan permohonan maaf dan menyebut ada evaluasi total terhadap kinerja juri serta sistem perlombaan.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial … mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis pernyataan Setjen MPR RI diterima di Jakarta, Selasa.
Yang bikin isu ini cepat menyebar bukan cuma karena lombanya, tapi karena publik merasa ini menyentuh hal paling dasar dalam kompetisi yaitu keadilan. Dalam pernyataan resminya, MPR memahami bahwa kegiatan pembinaan generasi muda seperti LCC Empat Pilar harus menjunjung sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat belajar yang konstruktif. Di titik ini, lomba yang semestinya mendidik justru berubah jadi cermin besar soal bagaimana sebuah event publik harus dikelola.
Dari sisi politik dan kebijakan, respons pun datang. Ketua Komisi X DPR RI sekaligus anggota MPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong agar final LCC Empat Pilar Kalbar diulang supaya berjalan adil, sekaligus meminta evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul bukan dianggap kecil, melainkan menyangkut reputasi penyelenggaraan dan rasa percaya peserta.
“Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang,” kata Hetifah di Jakarta, Selasa.
Di sisi lain, ada konteks yang lebih besar dari sekadar drama lomba. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) juga turut bersuara menegaskan LCC bukan cuma lomba, tetapi cara efektif untuk menginternalisasi Empat Pilar MPR RI kepada generasi muda. Ia juga menyebut kegiatan ini diarahkan untuk menyiapkan Gen Z menghadapi era disrupsi dan Indonesia Emas 2045. Artinya, ketika lomba ini bermasalah, yang terdampak bukan hanya acara hari itu, tetapi juga pesan edukasi yang sedang dibangun.
“LCC bukan sekedar lomba, diharapkan kegiatan ini menjadi cara yang efektif untuk menginternalisasi empat pilar MPR RI sehingga tantangan besar gen Z menghadapi era disrupsi dapat terkoreksi,” ujarnya, mengutip ANTARA.
Kalau dibaca dengan kacamata Gen Z, kasus ini gampang sekali nyambung. Anak muda sekarang sangat sensitif terhadap hal yang kelihatan janggal seperti scoring yang tidak jelas, keputusan yang terasa bias, dan proses yang tidak transparan. Bukan lebay, justru itu tanda generasi sekarang makin peduli pada fair play.
Kasus LCC Kalbar memberi pelajaran penting, di era media sosial, kompetisi apa pun tidak lagi dinilai hanya dari siapa menang atau kalah. Publik sekarang menilai cara mainnya. Kalau prosesnya rapi, transparan, dan konsisten, event pendidikan bisa jadi bahan bangga. Tapi kalau ada celah, satu potongan video atau satu keputusan juri bisa berubah jadi viral dalam hitungan jam. Itu sebabnya, penyelenggara lomba di mana pun, termasuk di daerah seperti Banjarbaru, perlu memikirkan bukan hanya substansi acara, tetapi juga kredibilitas sistemnya.
Pada akhirnya, yang paling menempel dari polemik ini bukan semata soal cerdas cermatnya, tetapi soal rasa percaya.
Kece People, publik bisa memaafkan lomba yang ramai, tapi susah memaafkan lomba yang terasa tidak adil. Dan justru di situlah pelajarannya: kompetisi yang sehat bukan hanya tentang jawaban paling benar, melainkan juga proses yang paling bersih. Kalau itu dijaga, lomba apa pun—entah di Kalbar, entah di Banjarbaru—akan tetap punya wibawa.